Dasar Hukum

  1. Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

  2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

  4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

  5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 1 / BNSP / III / 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifkasi Profesi.

  6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2 / BNSP / III / 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifkasi Profesi.

  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 185 th 2018 tentang jasa pendidikan bidang Standarisasi, Pelatihan dan Sertifikasi.

  8. PEDOMAN BNSP 201 tentang Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.

  9. PEDOMAN BNSP 202 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.

  10. PEDOMAN BNSP 206 tentang Persayaratan Umum TUK

  11. PEDOMAN BNSP 207 tentang Persyaratan Umum LSP Cabang

  12. PEDOMAN BNSP 210-2006 tentang Persyaratan Umum Pengembangan dan Pemeliharaan Sertifikasi Profesi.

  13. PEDOMAN BNSP 301 tentang Pedoman Asesmen Kompetensi ASEAN

  14. Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional, 2012.

  15. ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals, 2005.